Kembali Masuk Nominasi IGA, Bupati Ipuk Paparkan Ratusan Inovasi Daerah di Tim Panelis
- Rabu, 24 November 2021
Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi kembali masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan ratusan inovasi yang digeber Banyuwangi selama satu tahun terakhir di hadapan tim penilai IGA 2021 secara virtual, Rabu (24/11/2021).
Tim penilai terdiri dari unsur kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, media, hingga unsur profesional. Bupati Ipuk sendiri memaparkan seluruh inovasi Banyuwangi di hadapan panelis, antara lain Kepala Balitbang Kemendagri, Agus Fatoni; dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo; Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Mego Pinandito.
Ada juga Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu; Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership, Laode M Syarif; Pimpinan Redaksi MNC, Jamalul Insan; mewakili Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Natalia Tampubolon; serta Direktur Inovasi dan Science Techno Park, Ahmad Gamal.
Dalam kompetisi IGA 2021 ini, Banyuwangi mengajukan sebanyak 196 inovasi daerah yang meliputi berbagai bidang. Mulai inovasi bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial, hingga lingkungan.
Banyuwangi sendiri, telah meraih penghargaan IGA sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018.
Dalam kesempatan itu, salah satu panelis Laode M Syarif mengaku penasaran dengan program Warung Naik Kelas dari Banyuwangi. “Ini menarik. Saya ingin tahu sampai kapan kira-kira subsidi ini diberikan kepada warung-warung kecil?” kata Laode.
“Program ini sebagai stimulan. Setelah kami berikan bantuan peralatan, selanjutnya kita evaluasi dan dampingi perkembangannya. Mana yang butuh permodalan perbankan, mana yang butuh dibantu langsung pengembangan usahanya, karena intervensi kami ke usaha mikro ada tahapan-tahapannya,” jawab Ipuk.
Panelis lainnya Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB pun bertanya lebih jauh terkait pelibatan masyarakat dalam program pemerintahan.
"Kami identifikasi dulu bagaimana program itu berjalan dan dampaknya, siapa yang akan efektif melakukannya. Misalnya, di program Sakina (stop kematian ibu dan anak) kami libatkan ibu-ibu penjual sayuran sebagai laskar ibu hamil beresiko tinggi (bumil risti). Jadi saat berjualan sayur keliling desa, mereka juga memantau, mencari, dan melaporkan ke puskesmas jika ada bumil risti di wilayahnya," beber Ipuk.
Ipuk menambahkan bahwa inovasi menjadi kunci daerah untuk mempercepat dan mengakselerasi pembangunan. Perkembangan Banyuwangi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir tak lepas dari inovasi yang dikembangkan.
“Daerah punya keterbatasan dana, SDM, dan waktu. Maka harus berinovasi, bikin langkah percepatan melalui inovasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas kinerja,” ujar Ipuk.
Menurut dia, di masa pandemi ini prioritas pembangunan daerah bersifat dinamis. Untuk saat ini, pemkab lebih fokus pada pemulihan ekonomi sehingga program-program inovatif banyak diprioritaskan ke arah sana.
Mulai dari program Warung Naik Kelas (Wenak), membantu warung-warung kecil agar usahanya semakin maju dengan memberikan alat usaha yang mereka butuhkan, bantuan alat modal produktif, peningkatan produktivitas buah naga dalam program Puting Si Naga, fasilitasi pengurusan ijin PIRT, hingga program ongkos kirim gratis produk UMKM ke seluruh Indonesia.
“Kalau dulu jargon Banyuwangi semua dinas adalah dinas pariwisata. Sekarang, semua dinas adalah dinas UMKM yang semua memiliki tanggung jawab untuk memulihkan ekonomi daerah. Bagi kami, pulihnya ekonomi warga akan memicu pemulihan di sektor-sektor lainnya,” kata Ipuk. (*)
