1. Mengisi blanko permohonan:
  2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha);
  4. Fotokopi  SK Menteri Hukum dan HAM  (untuk PT);
  5. Fotokopi NPWP;
  6. Proposal rencana proyek yang akan dibangun;
  7. Surat keterangan anggota asosiasi (untuk perumahan);
  8. Advice Planning dari Dinas Teknis terkait;
  9. Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik).
  1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan  di Customer Service di Front Office;
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service;
  3. Customer Service memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas;
  4. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan melakukan verifikasi ulang, jika disetujui tanda tangan di lembar check list kemudian diserahkanke Back Office;
  5. Back Office melakukan pemrosesan izin;
  6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasubid Pelayanan dan Penetapan, Kepala Bidang Perizinan dan Sekretaris BPPT;
  7. Kepala BPPT menandatangani SK izin (pengesahan);
  8. Pengarsipan;
  9. Penyerahan izin kepada pemohon