Dinas Perhubungan

• Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
• Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
• Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

• Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan bidang perhubungan;
  2. pelaksanakan kebijakan dibidang perhubungan;
  3. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan;
  4. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
  5. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang;
  6. pengawasan dan pengendalian izin dibidang perhubungan;
  7. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah dibidang perhubungan;
  8. penegakan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Perkeretaapian;
5. Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan